Wartasentral.com, Jakarta – Kasus suap menyuap yang menyeret 4(empat) hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memang sangat ironis. Lantaran ulah ke empat pendekar keadilan tersebut , wajah lembaga peradilan di tanah air kembali tercoreng .Padahal , sudah banyak langkah yang ditempuh guna memperkecil terjadinya kasus rasuah di semua aspek kehidupan.
Untuk melakukan langkah pencegahan kasus korupsi, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan terobosan lagi, yaitu akan melakukan penataan hukum. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan para penegak hukum memiliki integritas.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, yang juga sebagai Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
“Ya, itu yang sejak awal menjadi keprihatinan Presiden Prabowo, bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari dan selalu menjadi celah. Ada celah bagi problem-problem berikutnya. Karena itu beliau ingin melakukan penataan terhadap pembangunan hukum,” ujar Muzani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis(17/4/2025).
Seperti diketahui, kasus vonis lepas dalam suap ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang melibatkan pengacara hingga hakim baru-baru ini, mendapat sorotan di masyarakat.
Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membongkar kasus suap menyuap itu, telah menetapkan sejumlah tersangka termasuk ke empat hakim dari PN Jaksel tersebut.
Muzani menjelaskan, melalui penataan dan pembangunan hukum itu, diharapkan Indonesia memiliki para penegak hukum yang berintegritas.
“Sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap kesejahteraan negara. Beliau (Presiden Prabowo) ingin melakukan pembangunan ini secara menyeluruh,” ungkapnya.
Atas dasar itu, Muzani mengatakan Presiden Prabowo tetap membutuhkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat.
“Karena itu beliau juga terus ingin mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak, yang memiliki pandangan dan keinginan yang sama bagaimana Indonesia ini menjadi negara hukum yang kuat,” pungkasnya. (Berbua)