Wartasentral.com, Depok – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok, menunjukkan perannya sebagai jembatan strategis antara pelaku usaha dan pemerintah, melalui Diskusi Ekonomi bertemakan Membangun Kewirausahaan dan Mendorong Pertumbuhan Investasi, di Hotel Bumi Wiyata, Rabu (28/5/2025),
Dalam diskusi itu, Kadin mengangkat isu yang kerap menghambat geliat bisnis di kota Depok, dengan
Subtema diskusi, Meningkatkan Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Dunia Usaha di Kota Depok dalam Menghadapi Dunia Global yang Semakin Kompetitif.
Ketua Kadin Kota Depok H. Miftah Sunandar menyampaikan, perlu ada harmonisasi antara kepentingan dunia usaha dengan arah kebijakan Pemkot Depok.
Ia lantas menyoroti beragam kendala regulasi yang dinilai membebani pengusaha, khususnya soal ketentuan minimal luas lahan dalam pembangunan usaha perumahan.
“Banyak pengusaha kecil dan menengah akhirnya membangun tanpa bisa patuh pada aturan, bukan karena niat melanggar, tapi karena realita keterbatasan lahan. Ini perlu dievaluasi, agar lebih membumi,” pinta adik anggota DPRD Provinsi Jabar Pradi Supriyatna ini.
Miftah menekankan, revisi regulasi bukan berarti melemahkan pengawasan, melainkan membuka ruang agar pelaku usaha dapat beroperasi secara legal dan profesional, tanpa harus menabrak aturan yang tidak lagi relevan.
Lantaran itu, ia mengajak Pemkot Depok untuk mencari solusi konkret atas berbagai keluhan pelaku usaha, yang selama ini belum mendapatkan respons memadai.
“Kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyelesaikan hambatan birokrasi yang kerap mengganjal pertumbuhan usaha,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, sinergi antara dunia usaha dan pemerintah mutlak dibutuhkan, agar Kota Depok tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi regional dan global.
Diskusi Ekonomi Kadin tersebut, mendapatkan apresiasi dari Wakil Wali Kota Depok Chandra Rachmansyah yang turut hadir dalam kesempatan itu.
Ia menyatakan, Pemerintah Kota Depok terbuka terhadap masukan dari pelaku usaha. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam membangun kota, terutama dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi.
“Membangun kota, tidak cukup hanya dari APBD. Dunia usaha, harus kita rangkul sebagai mitra pembangunan,” utas Chandra.
Tampak hadir sejumlah tokoh penting, di antaranya Asisten Ekbang Setda Depok M. Fitriawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pradi Supriatna, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna, Ketua Gapeksindo Indra JP Napitupulu, serta Ketua Kadin Jawa Barat Agung Suryamal Sutisna. (Key)
