Wartasentral.com, Depok – Musyawarah Daerah (Musda) ke-X Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok, akhirnya menetapkan Tomy Wibawa Mukti Sitorus sebagai Ketua KNPI Kota Depok secara aklamasi, setelah sempat diwarnai kericuhan.
Proses pemilihan yang berlangsung di Balai Rakyat Depok II, Selasa (19/8/2025) itu, dihadiri oleh sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) dan pengurus kecamatan (PK), yang kemudian memberikan dukungan bulat kepada Tomy.
Dalam keterangannya kepada wartawan usai proses pemilihan, Tomy menegaskan bahwa ia terpilih hasil dari proses konsolidasi yang matang bersama seluruh OKP dan PK, yang tergabung dalam struktur KNPI Kota Depok.
“Mungkin ini menjadi momentum bagi seluruh anak muda, meraih kepemimpinan itu kadang-kadang tidak harus menggunakan money politic yang ekstrim, seperti yang sering terjadi di beberapa daerah lain,” tegasnya.
Ia menekankan, proses pemilihannya bebas dari praktik transaksional. Hal ini menurutnya penting, untuk membangun kepercayaan di kalangan pemuda terhadap proses demokrasi di tubuh organisasi kepemudaan.
Dalam visi awalnya, Tomy menggarisbawahi salah satu persoalan mendasar yang dihadapi pemuda di Depok saat ini adalah tingkat pengangguran.
Berdasarkan data yang ia kutip, dari total sekitar 70 ribu pengangguran di Kota Depok, 25 hingga 30 persen di antaranya adalah anak muda.
Ke depan, tandasnya, KNPI Kota Depok harus menjadi pelopor dalam menciptakan lembaga pelatihan kerja yang bisa menjawab tantangan pasar.
“Anak-anak muda kita harus bisa dilatih, dibina, dan didistribusikan ke dunia kerja sesuai dengan kompetensi mereka,” papar Tomy.
Ia menilai ketidaksesuaian antara kompetensi pemuda dan kebutuhan industri, menjadi faktor utama tingginya pengangguran, bukan semata-mata karena pemuda tidak memiliki kemampuan.
Tomy yang juga pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menyatakan komitmennya untuk menjadikan KNPI sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Depok dalam mendorong program-program kepemudaan.
“Kita ingin memastikan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur soal kepemudaan, bisa menjadi rujukan yang konkret. Harapan anak muda, harus tertuang dalam regulasi yang jelas,” tekannya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pentingnya pendekatan persuasif kepada pemerintah, agar berbagai inisiatif pemuda bisa terakomodasi dalam kebijakan publik.
“Tentu kita harus melakukan pendekatan yang baik dan strategis, agar langkah-langkah perubahan ini bisa kita optimalkan bersama,” pungkasnya. (Key)