Wartasentral.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Irma Suryani, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serius menjadikan sekolah kedokteran menjadi murah dan mudah. Pemerintah ia minta, tidak menambah beban biaya para calon dokter.
“Itu banyak yang protes sama saya, soal pengenaan biaya anak-anak Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yang praktik itu dikenakan biaya 25 persen,” paparnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha dan jajaran pejabat Kemenkes, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Irma mengatakan, tagihan sebesar 25% tersebut, sebagai biaya alat selama di rumah sakit. Biaya tersebut, ditagihkan ke siswa melalui fakultas kedokteran.
“Tagihannya, diminta ke fakultas kedokterannya, bukan ke rumah sakitnya. Katanya, mau bikin sekolah kedokteran itu mudah dan murah,” tandasnya.
Menurutnya, tagihan tersebut justru mempersulit dan menambah beban para calon dokter spesialis. Hal itu, tidak sejalan dengan target menjadikan sekolah kedokteran yang murah.
“Semua alat kesehatannya dibayar oleh anak-anak PPDS, ditagihkan oleh fakultas, dibayar ke Kemenkes. Harusnya ditagihkan ke rumah sakit, bukan ke fakultas kedokteran, supaya fair. Ini harus dibenerin,” tekan Irma.
Dalam rapat tersebut, ia juga menanyakan perkembangan penanganan kasus perundungan calon dokter spesialis di Rumah Sakit UMUM Pusat Dr Kariadi, yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia meminta, program PPDS di rumah sakit itu segera dibuka kembali.
“Yang salah dikasih punishment (hukuman), tapi yang tidak salah ya jangan ikut juga jadi korban, untuk tidak bisa praktik di Rumah Sakit Kariadi,” pungkasnya. (Berbua)