Ragam  

Ingin Bansos Tepat Sasaran, Kadinsos Prioritaskan Validitas & Pembaruan Data

Pegawai Dinsos Kota Depok usai pelaksanaan Forum Rencana Kerja (Renja). (Foto: Dokumentasi Dinsos Depok).

Wartasentral.com, Depok – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok membahas empat isu strategis, dalam Forum Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027, Selasa (24/2/2026).

Pembahasan tersebut menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.

Kepala Dinsos Kota Depok Utang Wardaya mengatakan, keempat isu strategis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan program kerja di tahun 2027.

“Forum Renja ini, menjadi momentum penting untuk menyusun langkah yang lebih komprehensif. Ada empat isu strategis, yang menjadi fokus kami di tahun 2027,” ungkapnya.

Utang menjelaskan, isu pertama terkait penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.

Hal ini mencakup penanganan PPKS terlantar, penanganan PPKS lainnya, serta penguatan kolaborasi pelayanan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Menurut Utang, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pelayanan sosial di Kota Depok.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Penanganan PPKS membutuhkan sinergi lintas sektor, agar intervensi yang diberikan benar-benar berdampak,” jelasnya.

Isu kedua, lanjut Utang, terkait pengelolaan data sosial. Hal tersebut termasuk pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemanfaatan data tersebut, serta fasilitasi bantuan sosial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Validitas dan pembaruan data, menjadi prioritas agar kebijakan dan bantuan sosial tepat sasaran. Data yang akurat, akan memperkuat efektivitas program penanganan kemiskinan,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk isu ketiga menyangkut peningkatan kapasitas dan kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dalam pemberdayaan PPKS dan keluarga miskin.

Penguatan SDM, sambungnya, dinilai sangat penting, untuk memastikan agar pelayanan sosial terhadap masyarakat berjalan optimal.

Kemudian, untuk isu keempat terkait reformasi birokrasi, yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

“Semoga dengan empat isu strategis ini dapat menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Depok,” pungkasnya. (Key)

Tinggalkan Balasan