Wartasentral.com, Depok – Membesarnya PKB di Kota Depok hingga mampu membentuk satu fraksi mandiri di DPRD, pernah disambut sebagai capaian politik yang menjanjikan.
Publik berharap Fraksi PKB hadir sebagai kekuatan representatif yang membawa manfaat nyata bagi warga Depok secara luas.
Terutama dalam memperjuangkan kepentingan sosial, keadilan anggaran dan keberpihakan pada kelompok rentan.
Dalam catatan Pengamat Sosial Politik dan Pemerhati Lingkungan Mohamad Fuad, harapan itu kini berhadapan dengan kenyataan pahit.
“Ketika Fraksi PKB DPRD Depok telah berdiri mandiri dan kerap menampilkan citra ketidak kompakan serta soliditas internal rapuh, yang berakibat kinerja politik yang dihasilkan justru jauh dari memuaskan,” ujar Sang Mantan Ketua DPC PKB Kota Depok periode 2010-2014, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1/2026).
Menurut Fuad, Fraksi yang seharusnya menjadi saluran aspirasi warga, belum menunjukkan dampak signifikan yang benar-benar dirasakan publik.
Masalah, tambahnya, tidak berhenti pada soal kinerja. Relasi antar anggota Fraksi PKB, serta hubungan antara Fraksi PKB DPRD Depok dengan warga Depok, berlangsung secara dinamis namun bermasalah.
“Alih-alih membangun kepercayaan dan kedekatan sosial, dinamika tersebut justru melahirkan persepsi arogan, elitis, dan minim kepekaan sosial. Wakil rakyat tampak lebih sibuk mengelola posisi politiknya sendiri, dibanding merawat relasi dengan konstituen,” ungkapnya.
Dalam kacamatanya, kondisi ini menjadi semakin serius, ketika publik disuguhi dua kasus memalukan yang melibatkan aktor utama Fraksi PKB DPRD Depok.
Fuad mengatakan, seorang anggota fraksi terseret konflik dengan pengusaha, hanya karena persoalan yang bersifat receh.
Di sisi lain, sambungnya, Ketua Fraksi justru terlibat masalah dengan LSM juga dipicu persoalan receh, yang pada akhirnya berujung pada ranah hukum.
Dua peristiwa ini, menurut hematnya, tidak bisa direduksi sebagai masalah personal. Ketika konflik kecil gagal dikelola secara dewasa dan beretika oleh anggota maupun pimpinan fraksi, maka yang tampak adalah krisis kedewasaan politik.
Lebih dari itu, paparnya, kasus-kasus tersebut mencerminkan lemahnya manajemen konflik, rendahnya sensitivitas sosial, serta absennya teladan moral dari wakil rakyat yang seharusnya menjaga marwah lembaga legislatif.
Ironisnya, sebut Fuad, PKB selama ini dikenal membawa spirit politik etis, moderat, dan kerakyatan. Namun apa yang terjadi di tingkat lokal Depok, justru menunjukkan jurang antara narasi dan praktik.
Katanya, Fraksi yang lahir dari harapan publik berubah menjadi sumber kekecewaan, bahkan berpotensi menjadi beban elektoral bagi PKB sendiri jika tidak segera dikoreksi.
“Karena itu, Fraksi PKB DPRD Depok tidak punya pilihan selain melakukan koreksi diri dan evaluasi internal secara segera dan terbuka,” imbuhnya.
Evaluasi ini, tandas Fuad, tidak cukup bersifat administratif atau sekadar penegakan disiplin formal, melainkan harus menyentuh etika politik, gaya kepemimpinan fraksi, pola komunikasi dengan warga, serta orientasi keberpihakan kebijakan.
Jika Fraksi PKB masih ingin dipercaya sebagai wakil rakyat, maka yang dibutuhkan bukan sekadar kekompakan internal, tetapi kerendahan hati politik.
“Bukan sekadar retorika kerakyatan, tetapi kerja nyata yang dirasakan warga Depok. Tanpa itu, keberadaan fraksi hanya akan tercatat sebagai episode lain dari kegagalan demokrasi lokal keras dalam jargon, rapuh dalam tanggung jawab,” pungkasnya. (Key)
