Wartasentral.com, Depok – Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan sosial media (Sosmed), bagi anak di bawah usia 16 tahun mulai Sabtu, 28 Maret 2026.
Aturan yang dikenal sebagai PP Tunas ini, kontan mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kota Depok lantaran dinilai sebagai langkah strategis melindungi generasi muda di era digital.
Dukungan tersebut disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra H. Turiman,S.E., yang menilai kebijakan ini sangat penting untuk membatasi paparan konten yang belum sesuai dengan usia anak.
“Saya sangat setuju, agar anak tidak terlalu banyak melihat hal-hal yang belum waktunya dan belum layak diketahui. Jika dibiarkan, hal itu bisa memengaruhi sikap dan perilaku anak menjadi kurang baik,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, pesatnya perkembangan teknologi digital tanpa pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak.
“Karena itu, kehadiran PP Tunas dianggap sebagai langkah konkret pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat,” tandas Turiman.
Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.
Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah mengatur pembatasan akses Sosmed dan game online bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Dalam aturan tersebut, platform digital diwajibkan melakukan verifikasi usia pengguna serta menonaktifkan akun yang terbukti dimiliki oleh anak di bawah batas usia yang ditentukan.
Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi penggunaan perangkat digital oleh anak.
“Saya mengharapkan, implementasi aturan ini tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar dijalankan secara efektif di lapangan,” pungkasnya. (Rik)
