Wartasentral.com, Depok – Sekretaris Komisi D sekaligus Sekretaris Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok Siswanto, mendampingi kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Imanuel Ebenezer, ke PT Poli Medical, di Kalimulya, Cilodong, Depok.
Kunjungan tersebut dilakukan, menyusul adanya permasalahan ketenagakerjaan yang dialami ratusan karyawan di perusahaan alat kesehatan tersebut.
Menanggapi permasalahan ketenagakerjaan itu, Siswanto menjelaskan, kehadiran Wamenaker menjadi angin segar bagi para pekerja.
Pasalnya, diharapkan dapat menghadirkan solusi konkret atas persoalan keterlambatan pembayaran gaji yang telah berlangsung cukup lama.
“Pak Wamen menegaskan agar perusahaan tetap memenuhi kewajibannya, membayar hak-hak pekerja. Meski kondisi keuangan perusahaan sedang tidak sehat, karyawan juga perlu mendapatkan kepastian dan perlindungan,” terangnya, usai mendampingi Wamenaker sidak, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, PT Poli Medical berdalih kesulitan membayar gaji lantaran keuangan perusahaan terpukul pasca-pandemi.
Saat ini sekitar 500 karyawan dirumahkan, sementara gaji mereka baru dibayarkan sebagian dengan cara dicicil. Pihak perusahaan, bahkan menyampaikan tengah berupaya menjual aset untuk melunasi kewajiban.
Namun, lanjut Siswanto, kondisi ini jelas memberatkan pekerja yang selama berbulan-bulan tidak memiliki pemasukan.
“Banyak di antara mereka akhirnya harus mencari penghasilan lain, ada yang menjadi ojek hingga buruh bangunan. Situasi ini, harus segera dicarikan jalan keluar,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Wamenaker juga sempat menyampaikan dengan nada satir, mengenai kondisi perusahaan yang kian terpuruk.
“Wamen mengatakan, jangankan tulangnya, sumsumnya pun sudah tidak ada. Itu artinya, kondisi perusahaan benar-benar kritis dan perlu ada kebijakan yang bijak, untuk menghadapinya,” ungkap Siswanto.
Sebagai tindak lanjut, Wamenaker bersama Wakil Wali Kota Depok akan memanggil pihak manajemen PT Poli Medical, serta perwakilan karyawan ke Balai Kota untuk mencari solusi bersama. Komisi D DPRD Depok, dipastikan ikut mengawal proses tersebut.
“Komisi D akan terus memonitor perkembangan agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik perusahaan maupun pekerja. Tugas kami memastikan hak-hak buruh terpenuhi, sekaligus mendorong pemerintah hadir mencarikan solusi jika perusahaan benar-benar tidak mampu lagi beroperasi,” pungkasnya. (Rik)