Wartasentral.com, Jakarta – Anggota Komisi X Abdul Fikri Faqih, menekankan pentingnya pengawalan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran, termasuk bagi para guru honorer.
Ia pun menyampaikan beberapa poin mendesak, seperti merealisasikan program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang PAUD dan TK, meskipun ada penyesuaian anggaran.
Kemudian pihaknya juga mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan status ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang sudah lulus namun belum mendapat alokasi anggaran.
“Ada sejumlah guru yang sudah lulus P3K, belum teralokasikan. Tadi informasinya dari Bapak Menteri (Mendikdasmen) juga begitu, lewat Transfer ke Daerah (TKDD),” kata Fikri, dalam keterangan persnya, Rabu, (17/9/2025).
“Nah, karena ini hak mereka, saya kira ini bagaimana bersama-sama untuk supaya mereka segera mendapatkan SK. Kenapa mendapatkan SK? Karena alokasi anggarannya sudah tersedia,” imbuhnya.
Selain itu, rencana kenaikan gaji guru honorer non-ASN juga harus menjadi prioritas dalam anggaran yang sedang berjalan. Terlebih ada informasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menaikkannya menjadi Rp500 ribu.
Tak hanya isu guru, infrastruktur pendidikan pun menjadi perhatian utama lainnya. Ia mengungkapkan, banyak laporan yang masih diterima Komisi X mengenai kondisi sekolah-sekolah yang ambruk.
Tetakhir, Fikri menyoroti perubahan status Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang kini menjadi lembaga mandiri, tidak lagi di bawah Kemendikdasmen. Ia khawatir, jika literasi masyarakat tidak dipantau dengan baik, yang akan disalahkan tetap kementerian ini.
“Dulu Perpusnas itu di bawah Kemendiknas. Sekarang jadi lembaga sendiri. Padahal literasi kita dipantau oleh banyak pihak, paling tidak OECD yang sering kita jadikan referensi utama,” ungkapnya. (Berb)