Wartasentral.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Erna Sari Dewi, menyampaikan sejumlah masukan terkait kebijakan pemerintah mengenai sektor pariwisata dan harga tiket, yang ia nilai semakin mahal.
Dalam rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), ia menilai langkah cepat yang diambil Presiden Prabowo Subianto, yang memerintahkan kementerian terkait untuk segera menuntaskan permasalahan ini, sudah tepat.
Namun, Erna mengingatkan perlunya upaya lebih lanjut dalam memastikan sektor pariwisata tidak terdampak lebih dalam, akibat kenaikan harga tiket.
“Dampak kenaikan harga tiket terhadap sektor pariwisata, sangat besar. Saya menyarankan agar Kementerian Pariwisata dapat duduk bersama kementerian lainnya, mencari solusi,” ujarnya, dalam keterangan yang dimuat, Kamis (21/11/2024).
Salah satunya, tandasnya, dengan memberikan subsidi pada daerah tertentu, serta mengatur ulang tarif avtur pesawat.
Ia berpandangan, hal itu akan sangat penting untuk menjaga daya tarik pariwisata di Indonesia, terutama dalam mencapai target yang sudah dicanangkan oleh Kemenpar.
Tidak hanya itu, di tengah masalah harga tiket tengah menjadi perhatian utama, ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap anggaran yang dimiliki Kemenpar dan target-target yang dianggap pesimistis.
Legislator dari Dapil Bengkulu ini menilai, rencana kerja Kemenpar untuk 2025 terlalu rendah.
“Terutama terkait kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang hanya diproyeksikan naik sebesar 0,1 persen dari 4,5 persen menjadi 4,6 persen,” paparnya.
Target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB yang hanya meningkat sedikit, baginya sangat tidak optimis.
“Mengingat sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi, seharusnya kita bisa menetapkan target yang lebih ambisius,” tegas Erna.
Selain itu, ia juga menyoroti angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia, yang saat ini mencapai sekitar 152 juta orang.
Dalam situasi itu, sambungnya, Kemenpar diharapkan dapat lebih proaktif, dalam menciptakan lapangan pekerjaan melalui sektor pariwisata.
“Dengan anggaran yang lebih besar, saya berharap Kemenparekraf dapat berkontribusi lebih signifikan dalam membuka lapangan kerja, terutama bagi jutaan tenaga kerja yang membutuhkan kesempatan,” sebutnya.
Oleh karena itu, Erna mengingatkan peningkatan anggaran yang diajukan oleh Kemenpar mencapai 2,254 triliun, harus diimbangi dengan target yang lebih optimis, baik dalam hal kontribusi terhadap PDB maupun penyerapan tenaga kerja.
“Itu, untuk membantu memecahkan masalah pengangguran di Indonesia. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya. (Berbua)
