Wartasentral.com, Depok – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Depok H. Edi Masturo menyesalkan sikap salah seorang Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), yang melakukan interupsi terkait masalah pembangunan masjid Margonda dan santunan kematian saat rapat paripurna DPRD Depok hari ini, Rabu (20/8/2025).
Pasalnya, jelasnya, dua masalah yang dikemukakan dalam interupsi tersebut, sudah dibahas pada rapat badan anggaran (Banggar). Dimana dalam Banggar terdapat, utusan PKS ikut membahas masalah tersebut.
“Ya, kami sangat menyayangkan interupsi dari Pak Bambang Sutopo, terkait Masjid Margonda dan santunan kematian, pada saat pimpinan meminta persetujuan Anggota DPRD terkait RAPBD 2025 di momentum rapat paripurna,” urainya.
Menurut Edi Masturo, permasalahan itu sudah selesai dibahas pada rapat Badan Anggaran. Dimana salah satu utusan dari Fraksi PKS, ikut dalam pembahasan di rapat Banggar tersebut, sehingga menurutnya tidak perlu lagi dibahas pada rapat paripurna.
Ia mengatakan, rapat paripurna hari ini bersifat final, sehingga tidak perlu mengulang pembahasan yang telah selesai dibahas.
“Agenda rapat paripurna membahas pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD), kenapa malah melontarkan isue soal Masjid Margonda dan santunan kematian yang jelas-jelas sudah selesai dibahas pada rapat Banggar. Makanya sangat wajar, jika fraksi koalisi sangat keberatan dengan interupsi tersebut,” paparnya.
Edi menambahkan, sesuai keinginan masyarakat, urgensi program pembangunan saat ini terkonsentrasi pada pembenahan masalah kemacetan khususnya kemacetan di ruas Jalan Raya Sawangan, serta penanganan masalah sampah.
Sehingga, lanjutnya, wajar jika pemerintah kota dalam hal ini Wali Kota Depok, H. Supian Suri lebih memprioritaskan pembenahan dua sektor tersebut.
“Saya sudah empat kali, mengikuti perhelatan Pilkada Depok dan dari pelaksanaan pilkada pertama hingga keempat, mayoritas usulan masyarakat soal pengentasan masalah kemacetan dan sampah,” paparnya.
Makanya, sambungnya, pemerintah kota atau Wali Kota lebih memprioritaskan penanganan dua hal tersebut, yang berangkat dari atensi masyarakat.
Tak hanya Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, PKB dan PPP juga turut ‘menyerang’ PKS lantaran intrupsi yang dilakukan oleh salah satu anggota Fraksi PKS, sudah selesai dibahas minggu lalu dalam rapat Badan Anggaran. (Rik)