Wartasentral.com, Depok – Anggota DPRD Kota Depok Hafid Nasir mendorong penyelesaian banjir Perumahan Maharaja dan Mampang Indah 2 secara terintegrasi dan pembangunan Puskesmas, di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran, Kota Depok.
Penyelesaian terintegrasi itu, ia sampaikan dihadapan peserta Musrenbang Kelurahan Rangkapan Jaya, Senin (22/1/24).
Hafid mengaku sudah terjun langsung, ke lima RW di Maharaja dan Mampang Indah 2, guna mengakomodir usulan warga terkait persoalan banjir di kedua tempat tersebut.
“Sebenarnya saya sudah datangi 5 RW yang ada di Maharaja yaitu, 12, 14,15, 16, dan 18. Persoalan banjir disana, tidak bisa selesai secara sektoral harus terintegrasi,” ungkapnya.
Pasalnya, lanjutnya, Maharaja berbatasan dengan RW permukiman, sehingga jika bicara banjir, bicara persoalan bersama, jadi tidak hanya selesaikan 1 RW.
Lalu, paparnya, terkait pembangunan infrastuktur jalan perumahan Maharaja. Menurutnya kedua jalan mesti difungsikan jangan hanya satu jalan yang menjadi akses keluar masuk.
“Harus dibahas bersama. Harapannya dibentuk paguyuban 5 RW. Saya nanti siap fasilitasi pertemuan RW Maharaja dengan RW permukiman yang berbatasan dengan Maharaja, ada RW 5 dan 7 perlu duduk bareng,” jelasnya.
“Persoalan ini bukan hanya banjir saja, tapi bagaimana kita selesaikan banjir secara terintegrasi,” tegas Hafid, yang kini tengah mencalonkan diri kembali menjadi Anggota DPRD Kota Depok, dari PKS.
Menyinggung penyelesaian banjir perumahan Mampang Indah 2, ia mengatakan perumahan itu ada kali, yang sumber airnya datang dari berbagai saluran, sehingga sering ketika banjir air meluap, lantaran memang banyak sampah juga yang hanyut sampai ke kali tersebut.
Solusi darinya, perlu semacam program dari PUPR, untuk normalisasi sampai ke arah vila Santika yang sudah masuk Kelurahan Grogol.
“Itu kan sudah beda wilayah, masuk Gerogol, namun harus di selesaikan juga disana, jangan sampai kita selesaikan Mampang Indah tapi Vila Santika sampai kesananya, tidak kita selesaikan,” imbuhnya.
Oleh karenanya, persoalan tersebut akan ia angkat saat Musrenbang tingkat Kota nanti, lantaran hal itu tidak bisa diselesaikan melalui Musrenbang Kecamatan, apalagi Kelurahan.
Untuk Puskesmas, Hafid tetap menginginkan ada Puskesmas Rangkapan Jaya sendiri, tidak tergabung dengan Puskesmas Rangkapan Jaya Baru (RJB).
“Saya belum lihat datanya, tapi kalau saya lihat faktanya, realitanya di Puskesmas RJB itu krodit,” ulasnya.
Apalagi, tambahnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, sudah terapkan program Universal Health Coverage (UHC), sehingga diperlukan Puskesmas Rangkapan Jaya sendiri.
“Jadi menurut saya Rangkapan Jaya, perlu Puskesmas sendiri. Sebab, bila warga perlu rawat jalan, bisa di bayangkan jika mereka hanya datang ke 1 Puskesmas untuk membuat surat rujukan. Nah itu kan jadi krodit,” tegasnya.
Sehingga, kata Hafid, program UHC yang diberlakukan Wali Kota Depok sejak 1 Desember 2023, harus terintegrasi dengan keberadaan Puskesmas Rangkapan jaya nantinya.
Sebenarnya, bebernya, Pemkot Depok punya komitmen dengan pengembang jalan tol.
“Setahu saya waktu mau bangun jalan tol, ada kompensasi lahan yang diberikan seluas 1.000 meter untuk Puskesmas. Ini nanti saya angkat juga di Musrenbang Kota, karena ada komitmen yang harus di serahkan, yakni lahan seribu meter untuk Puskesmas,” pungkasnya. (Rki)
