Ragam  

Puluhan Ribu Rumah Tangga Tidak Mampu di Jatim Akan Dapat BPBL

Perwakilan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PLN, Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri, Kabag SDA Pemkab Lamongan, Kepala Desa Botohputih Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan beserta warga penerima manfaat program BPBL (foto: Bersi)
Bagikan:

Wartasentral.com, Lamongan – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK), terus berupaya mewujudkan kondisi kelistrikan yang andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan.

Upaya tersebut dilakukan, melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), yang menyasar 26.605 Rumah Tangga tidak mampu di Jawa Timur (Jatim) tahun 2024.

Lewat BPBL, diharapkan bisa mengurangi sambungan-sambungan listrik ke tetangga, yang tidak sesuai aspek keselamatan ketenagalistrikan.

Hal tersebut, disampaikan Koordinator Perencanaan Transmisi Tenaga Listrik, Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Muhadi, saat Penyalaan pertama Program BPBL, di Desa Botoputih, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (28/9/2024).

Menurutnya, program tersebut dapat mengurangi angka kebakaran, akibat sambungan listrik yang terpasang tidak benar dan tidak sesuai kaidah keselamatan ketenagalistrikan.

Pasalnya, penyambungan listrik BPBL dilakukan oleh badan usaha yang terakreditasi dan tenaga teknik yang tersertifikasi.

Muhadi mengungkapkan, ciri-ciri listrik yang tidak standar itu, tidak ada groundingnya, tidak ada kabel listrik yang ke tanah.

“Bisa di cek di rumahnya ada atau tidak, itu bisa membahayakan instalasi rumah bapak ibu sekalian, jika nanti ditemukan tidak ada silahkan lapor pada petugas yang berwenang,” terangnya.

Saat ini, tambahnya, Pemerintah bersama Komisi VII DPR RI menargetkan 26.605 Rumah Tangga tidak mampu di Provinsi Jatim, akan menerima sambungan listrik gratis melalui program BPBL.

Pada tahap awal, telah ditetapkan sebanyak 19.261 rumah tangga di Provinsi Jatim dan akan terus ditingkatkan secara bertahap.

“Program BPBL ini, telah dijalankan sejak tahun 2022 dan tetap berlanjut pada tahun 2024, dengan target 150.000 rumah tangga se-Indonesia,” terang Muhadi.

Program BPBL tersebut, paparnya, bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun.

“Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136,” urainya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri berharap, program BPBL menjadi berkah bagi masyarakat dan bermanfaat bagi semua. (Bersi)

Tinggalkan Balasan