Wartasentral.com,Jakarta — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sempat menyinggung peristiwa “Agustus Kelabu”, saat menyampaikan laporan evaluasi kinerja Polri di hadapan Komisi III DPR RI.
Peristiwa tersebut merujuk pada gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2025, yang berujung pada korban jiwa dan kerusakan fasilitas publik.
Pernyataan itu disampaikan Listyo dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan agenda evaluasi serta rencana kerja Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Kapolri hadir didampingi Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, para pejabat utama Mabes Polri, serta seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda).
Listyo mengawali pemaparannya dengan menyampaikan apresiasi kepada Komisi III DPR RI atas undangan rapat kerja tersebut.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting bagi Polri untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja institusi, kepada publik melalui wakil rakyat.
“Tentunya ini menunjukkan keseriusan kami dan kami sangat mengapresiasi, serta menghargai undangan rapat hari ini dari Komisi III DPR RI,” ujar Listyo.
Kapolri menilai tahun 2025 merupakan periode penuh dinamika dan tantangan, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Ia menyinggung peristiwa demonstrasi besar-besaran yang memicu aksi perusakan fasilitas umum dan kantor lembaga negara, termasuk Polri, DPRD, dan pemerintah daerah, pasca Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI.
“Peristiwa yang kami kenal dengan istilah Agustus Kelabu, pada saat itu berdampak terhadap stabilitas kamtibmas nasional, termasuk terjadinya perusakan fasilitas-fasilitas publik,” kata Listyo.
Meski demikian, ia mengklaim situasi keamanan nasional dapat segera dikendalikan berkat kerja cepat aparat kepolisian, serta dukungan berbagai elemen bangsa.
Menurut Listyo, hingga akhir 2025 kondisi kamtibmas nasional tetap berada dalam keadaan aman dan kondusif.
“Alhamdulillah, atas kerja keras seluruh anggota dan dukungan seluruh elemen bangsa, situasi dapat segera dikendalikan. Saat ini kami melaporkan, stabilitas kamtibmas nasional sepanjang 2025 dalam keadaan aman dan kondusif,” tegasnya.
Listyo menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat dan daerah, serta pimpinan dan anggota DPR.
Ia menyebut sinergi antar-lembaga menjadi faktor penting bagi Polri dalam menjalankan tugas pokok, mulai dari pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, hingga perlindungan kepada masyarakat.
Sebagai indikator, ia mengutip hasil Global Safety Report yang dirilis pasca peristiwa Agustus–September 2025. Dalam laporan tersebut, Indonesia disebut masuk dalam jajaran 25 negara teraman di dunia.
“Sebanyak 83 persen responden menyatakan merasa aman, berjalan sendiri pada malam hari. Ini menempatkan Indonesia, di peringkat 25 dari 144 negara,” beber Listyo.
Selain itu, ia juga menyinggung hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada November 2025. Berdasarkan survei tersebut, Polri menempati peringkat ketiga sebagai lembaga negara paling dipercaya publik, sekaligus menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan tertinggi.
Selain itu, Listyo pun menolak mentah-mentah usulan Polri berada di bawah kementerian. Pasalnya, hal itu dapat melemahkan Polri dan Presiden.
“Ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab bagi kami, untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan profesionalisme Polri,” pungkasnya. (Berb)
