Wartasentral.com, Jakarta –
Usai penyampaian intensi oleh Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia, Rabu (21/2/24).
Keputusan tersebut, mengikuti penilaian anggota OECD berdasarkan evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members.
Keputusan untuk membuka diskusi aksesi, juga menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama Indonesia, sebagai salah satu negara Mitra Utama OECD sejak tahun 2007 lalu.
Sebagai forum yang menekankan pentingnya kolaborasi dan menyusun standar global, OECD sendiri hingga kini telah menjadi mitra strategis Pemerintah RI, dalam upaya melahirkan kebijakan nasional yang progresif dan globally accepted.
“Keputusan Anggota OECD hari ini adalah sesuatu yang bersejarah. Pengajuan dari Indonesia, adalah yang pertama di Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia,” ujar Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, Rabu (21/2/24).
Ia mengemukakan, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan, memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya.
Lebih lanjut, Sekjen Cormann menyampaikan, keputusan untuk membuka diskusi aksesi tersebut, akan memberikan manfaat bagi Indonesia – OECD.
“Melalui diskusi aksesi, OECD berharap akan dapat memberikan dukungan bagi Indonesia, dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara maju, dengan pendapatan per kapita minimal USD30.300 pada tahun 2045,” terangnya.
Di samping itu, Cormann juga berharap, keterlibatan Indonesia dalam proses aksesi tersebut, akan membantu memperkuat relevansi dan dampak global OECD.
“Rancangan peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis, akan disiapkan bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia, untuk dipertimbangkan oleh Dewan OECD pada pertemuan selanjutnya,” umbar Sekjen Cormann.
Mencakup, sambungnya, berbagai bidang kebijakan dan berfokus pada sejumlah isu prioritas seperti, perdagangan terbuka dan investasi, tata kelola publik, integritas dan upaya anti-korupsi.
“Serta perlindungan lingkungan dan upaya mengatasi perubahan iklim, proses peninjauan teknis tersebut, akan dilakukan untuk memperhatikan keselarasan regulasi nasional dengan standar OECD,” utasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto, juga telah menyampaikan proses aksesi tersebut, diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.
Selain itu, tandasnya, keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD, juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat umum.
Seperti, meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM menjadi pemain global, hingga meningkatkan kualitas SDM.
”Kami juga berharap, agar aksesi OECD bisa mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia,” imbuh Airlangga.
Program itu antara lain ekonomi hijau, digitalisasi, pengembangan SDM, good governance, dan mendorong Indonesia segera lepas dari middle-income trap.
Menko Airlangga juga menyampaikan, dukungan tertulis terhadap proses aksesi Indonesia sudah diperoleh dari Australia, Jepang, Jerman, dan Slovakia.(ekon)
