Wartasentral.com, Jakarta – Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan komitmennya, untuk memperkuat layanan transportasi massal sebagai solusi mengurai kemacetan dan menekan polusi di wilayahnya.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU), antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Pemerintah Kota Depok dan Bekasi, di Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
Supian menilai, pertemuan lintas pemerintah daerah bersama Kemenhub, menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah menghadapi tantangan transportasi, termasuk target nasional 2027 Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).
“Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini, hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kita di pemerintah kota maupun di kementerian bisa saling mendukung. Pada akhirnya, masyarakat, khususnya di Kota Depok, akan merasakan pelayanan transportasi yang lebih baik,” tegas Wali Kota Depok.
Ia menekankan, pengembangan transportasi massal darat harus menjadi prioritas. Menurutnya, layanan yang maksimal bukan hanya mengurai kemacetan, tetapi juga mampu menekan biaya perjalanan masyarakat serta mengurangi dampak lingkungan.
“Harapan mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, memudahkan mobilitas, hingga memurahkan pembiayaan, ini benar-benar bisa terealisasi melalui kebersamaan dan kerja sama yang kita bangun,” tambahnya.
Dalam Rakornis tersebut, Supian juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menata sistem transportasi perkotaan.
Ia menilai, tanpa kolaborasi yang solid, upaya mencapai target besar seperti Zero ODOL dan peningkatan transportasi massal tidak akan berjalan optimal.
Pemerintah Kota Depok sendiri, lontarnya, tengah mendorong berbagai program transportasi, mulai dari integrasi angkutan massal hingga rencana pengembangan jalur alternatif.
Supian menegaskan, langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam menciptakan mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan dan efisien.
Rakornis ini turut dihadiri pejabat Kemenhub, serta perwakilan dari sejumlah pemerintah daerah. Kesepakatan bersama yang dihasilkan, diharapkan menjadi pijakan untuk percepatan pembangunan transportasi berkelanjutan, terutama di kota-kota penyangga Jakarta seperti Depok dan Bekasi. (Rik)