Wartasentral.com, Depok – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, menetapkan tujuh program prioritas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebagai langkah strategis untuk meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Kepala BPN Depok Indra Gunawan mengungkapkan, salah satu syarat penting dalam meraih WBK adalah, penataan manajemen sumber daya manusia, untuk memastikan budaya kerja yang berintegritas, akuntabel, dan transparan.
Ia menegaskan komitmennya, untuk transparan dalam menjalankan tugasnya, serta mengumumkan kerjasamanya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2023, dengan fokus pada implementasi sertifikasi aset daerah dan reforma agraria.
” Dengan memprioritaskan ketujuh program dari Kementerian ATR/BPN, kami berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang peran dan fungsi mereka, serta upaya-upaya dalam penataan dan pemanfaatan ruang yang lebih baik dan berkelanjutan,” papar Indra, Kamis (25/4/2024).
Dalam upaya mewujudkan keterbukaan publik, BPN Kota Depok memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk media, dengan harapan informasi tentang tujuh program prioritas tersebut, tersebar luas dan dipahami oleh masyarakat.
Dengan demikian, terangnya, langkah-langkah yang diambil BPN Kota Depok, menandai upaya konkret menuju zona integritas.
“Di mana, transparansi dan pelayanan yang berkualitas, menjadi fokus utama dalam tata kelola pertanahan yang baik dan berkeadilan,” pungkasnya. (Key)